Papua Lukas Enembe. Tentang isu pemekaran Baliem Center, Wempi Wetipo menegaskan pemekaran itu tidak ada dan yang ada adalah rencana pemekaran kota Madya Lembah Baliem di Wamena, dan Kabupaten Jayawijaya akan bergeser kewilayah Bolakme. Pemekaran tersebut telah diperjuangkan, dan Calon Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jayawijaya Wempi Wetipo,S.Sos.M.Par yang juga selaku Bupati Jayawijaya dan putra Pegunungan Tengah Papua mengatakan, sejak integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Orang gunung belum pernah menjadi Gubernur di Propinsi Papua. Dikatakan Jayawijaya yang terdiri dari 154 ribu pemilih tanpa tawar menawar akan memberikan dukungannya kepada calon Gubernur Gubernur Lukas Enembe telah menghadirkan komisi DPR RI yang menangani soal pemekaran, guna melihat secara langsung daerah yang akan dimekarkan. Turut memberikan sambutan Maikel Watimena dari Komisi lima, Muchlis dari komisi dua, Haji Komar dan Dias Gwijangge dari Komisi 10 DPR RI, yang diantaranya menyampaikan kesediannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan program Calon Gubernur Lukas Enemba bila dipercayakan rakyat untuk menjadi Gubernur Propinsi Papua lima tahun kedepan. Sebelum acara deklarasi, juga telah dilakukan peresmian Pusat Kendali Kemenangan Calon Gubernur Lukas Enembe di Wamena.- (Jamonter S)
Cari Berita
-
Tulisan Terkini
Arsip
Kategori
Kalender
Komentar Berita
- pisugi meke on Pernyataan Dukungan LMA Wilayah Distrik Kurulu, Libarek, Pisugi, Wita Waya, Usilimo Dan Wadangku
- allo daby on Masa Reses, Anggota DPR RI Paskalis Kosay Jaring Asmara
- allo daby on Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Okikha, Berangkat Dari Aspirasi Murni Masyarakat Adat.
- Repot W on Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Okikha, Berangkat Dari Aspirasi Murni Masyarakat Adat.
- MICHAEL WEYA on pengembangan kopi arabika dikawasan pegunungan Tengah Papua akan didukung oleh Pemerintah.
Saya sgt setuju dengan sikap dan perkataan bapak bupati Kabupaten Jayawijaya, bpk. Jhon Wempi Wetipo, M. Par, perihal renc. pembentukkan Kota madya wamena. Kota Wamena sudah sepantasnya untuk menjadi Kotamadya jika dilihat dari berbagai segi.
Sementara Isu untuk pemekaran Kab. Balim Senter sy pikir hal ini terlalu dini dan sarat dengan kepentingan tertentu dalam rangka mencari popularitas dan kekuasaan semata sambil mengatasnamakan kepentikan masyarakat.
Aku setuju balim tengah jd kota madya,tapi kapan,dan gimana caranya bisa kita mendptkan cita-cita kita,mungkin kita bersatu anak koteka,karena smpi kapanpun tetap anak koteka,,namun pesanku hanya satu kalau mau maju tolong hilangkan sifat egois dan kata.AN…AN…AN…AN.tnks
W,,,wa,,, saya sangat setuju kab. Induk pegunungan tengah Jayawijaya di jadikan sebagai kota Madya,,, but saya belum mendukung untuk pemekaran kabupaten Baliem Center,, kita lihat dulu pemekaran yang sudah ada dan saling bahu-membahu sebagai putra putri gunung menyukseskan pemekaran- pemekaran yang sudah ada dulu,, jangan karena dia bisa saya juga kita mau mekarkan kabupaten di mana-mana kita kerja yang ada dulu… jikalau sudah saatnya dan kita akan mekar yang baru.
saya sebagai anak putra daerah sangat tidak setuuju untuk pemakaran kabupaten balem center karena banyak masyarakat yang korban cuman cuman karena dengan adanya politik lokal beradar di papua wilayah penggunungan, oleh karena itu saya sebagai generasi mudah sangat tidak setuju.
saya harap pemerintah prov papua dan pemerintah pusat di batalkan pemakaran tersebut.
saya harap cukup banya pemekaran kabupaten yang sudah ada dan tugas pemerintah papua dan darah kabupaten, kota segera menjalankan pembangunan karen apemakaran begitu banyak tetapi kenyataan di lapangan tidak ada pembangunan.
sekian dan terima kasih[color=green][/color] :unsure:
LAYAK PEMEKARAN KABUPATEN BALIM TENGAH
(OLEH : Mandius kogoya)
Bergaunnya semangat repormasi merupakan berbagai dinamika perkembangan ditengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan terciptanya goodgovermance yang mendapat tangapan dari pemerintah dengan keluarkannya undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana muncul fenomena keinginan masyarakat diberbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru ( baik propinsi, kabupaten maupun kota ) sebagai pengembangan otonomi daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi , peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadialn, serta memperhatikan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam rangka meningkatkan kesejahtraan masyarakat. sehingga wilayah Balim tengah perlu dimekarkannya.
Oleh karena itu sesuai dengan UU tersebut maka suatau wilayah dapat mengajukan usulan pemekaran menjadi kabupaten baru, kedua Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi propinsi papua, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa ssndiri berdasarkan asas aspirasi masyarakat setempat dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayah sendiri untuk meningkatkan pelayanan publik. Ketiga, tofografi kabupaten lanny jaya yang sangat berfvariasi dimulai dari lanny Jaya pengunungan yang tinggi salju, lereng dan lembing yang terjal sampai lembah dan daratan rendah dengan di airi beberapa sunggai dan kali serta memiliki utang tropis yang lebat dan hetrogen keempat, konsentrasi pemukiman penduduk berpencar terisolir, dengan jarak antar pemukiman yang berjauhan terutama di wilayah bagian barat kabupaten Lanny Jaya sehingga sulitnya menembus isolasi wilayah, kauan pemerintah kabupaten lanny jaya sangat terbatas, ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan. Kelima, tuntutan masyarakat ditingkat bahwa untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pemerintah daerah, yakni dengan semakin pendeknya birokrasi yang harus dilalui dalam memperoleh jassa publik, ke enam keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sumberdaya alam dan potensi daerah yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
Dengan ketujuh alasan tersebut diatas, maka masyarakat dari 14 Distrik teridiri dari ( Distrik Gamelia, Makki, Dimba, Poga, Bolakme Wollo, Yalengga, 7 distrik definitive dan Piramid, Tagime,Tagineri, Bugi, Koragi, Biri dan Distrik Melagalome 7 distrik Baru yang dimekarkan dari kabupaten induk Jayawijaya). Berkeinginan untuk membentuk daerah kabupaten Balim tengah yang merupakan pemekaran dari kabupaten Lann Jaya dan kabupaten Jayawijaya.
PERMASALAHAN
Dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pengajuan usulan pemekaran kabupaten Lanny Jaya dan kabupaten Jayawijaya menjadi kabupaten Balim Tengah pada prinsipnya perlu menjadi perhatian pemerintah pusat. Namum demikian pemekaran suatu kabupaten dapat menimpulkan berbagai dampak negatif yang tidak di inginkan permasalahan yang perlu di intifasi adalah terjadinya perebutan sumberdaya , sumber-sumber pendapatan daerah, kekayaan daerah, maupun utang piutang antara kabupaten baru dan kabupaten induknya.
Pembentukan suatu daerah otonom baru pada hakekatnya bertujuan untuk mendekatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteaan masyarakat . kerena itu yang di hindari adalah jangan sampai kinerja kabupaten induk setelah pemekaran menjadi lebih buruk dari pada kabupaten yang harus di bentuk. Apabila hal itu terjadi maka akan dimuncul berbagai permasalahan baru yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah setempat maupun secara nasional.
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS HASIL KAJIAN
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Balim Tengah
1. Sejarah Perkembangan Wilayah
Di wilayah kerja Pemerintahan Calon Kabupaten Balim Tengah membawahi 7 (tujuh) Distrik definitif dan 7 (tujuh) Distrik baru sebagai hasil pemekaran dari kabupaten induk Jayawijaya serta 81 kampung yang merupakan daerah bawahan calon Kabupaten Balim Tengah. Distrik-distrik yang termasuk dalam wilayah Pemekaran kabupaten lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya dengan Rencana Pembentukan Kabupaten Balim Tengah yaitu :
1. Distrik Gamelia dengan ibu kota distrik di (Gamelia).
2. Distrik Makki dengan ibu kota distrik di (Makki).
3. Distrik Poga dengan ibu kota distrik di (Poga).
4. Distrik Dimba dengan ibu kota distrik di (Dimba).
5. Distrik Bogolakme dengan ibu kota distrik di (Bogolakme).
6. Distrik Yalengga dengan ibu kota Distrik (Wananuk)
7. Distrik wollo dengan ibu kota Distrik (Wallo)
8. Distrik Piramid dengan ibu kota Distrik di (Piramid).
9. Distrik Tagime dengan ibu kota Distrik di (Tagime).
10. Distrik Tagineri dengan ibu kota distrik di (Tagineri).
11. Distrik Melagalome dengan ibu kota distrik (Melagalome)
12. Distrik Bugi dengan ibu kota Distrik (Bugi)
13. Distrik Koragi dengan Ibu kota Distrik (Koragi)
14. Distrik Biri dengan ibu Kota Distrik (Biri)
Empat Belas Distrik diatas berasal dari 2 ( Dua ) Kabupaten induk Lanny Jaya 4 Distrik dan Kabupaten induk Jayawijaya 10 Distrik masing-masing 3 Distrik Definitif dan 7 Distrik Pemekaran Baru dari Kabupaten induk Jayawijaya. Sehingga 14 distrik tersebut Menjadi Wilayah Colon Pemekaran Kabupaten Balim Tengah
2. Letak Geografis dan Batas Wilayah
Calon Kabupaten Balim Tengah secara Geografis di antara 136053’ – 138015’ Bujur Timur, serta antara 2055’ Lintang Utara – 4010’ Lintang Selatan dan memiliki batas-batas :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Kelila, Distrik Eragayam dan Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tenggah.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Mbua Kabupaten Nduga
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Asologima, Distrik kurulu Kabupaten Jayawijaya (Kabupaten Induk).
d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Pirime,dan distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya. (Induk) dan Distrik Goyage, Kabuapten Tolikara
3. Bentuk Topografi
Rencana Pemekaran Kabupaten Balim Tengah memiliki daerah Pegunungan terdiri dari 80 % merupakan Pegunungan besar dan kecil yang berada di antara Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawija Kabupaten TOlikara Propinsi Papua.
4. Kemampuan Ekonomi
Deskripsi dan Kajian mengenai aspek ini dilakukan untuk menunjukkan hasil-hasil kegiatan ekonomi agregat pada Calon Kabupaten Balim Tengah dan Kabupaten Kabupaten Lanny Jaya dan kabupaten Jayawijaya, sebagai Kabupaten Induk. Kajian dilakukan terhadap dua indikator, yaitu (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan (2) Penerimaan Daerah sendiri. Unsur-unsur sub indikator PDRB yang dianalisis meliputi PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB terhadap PDRB Papua tahun terakhir. Sedangkan unsur-unsur sub indikator dari penerimaan daerah sendiri mencakup rasio penerimaan daerah sendiri terhadap pengeluaran rutin dan rasio penerimaan daerah sendiri terhadap PDRB.
Dalam rangka menjalankan sistem desentralisasi pemerintahan , didaerah daerah dibentuk pemerintah daerah (local government), yang merupakan badang hukum yang terpisah dari pemerintah pusat ( central government). Kepada pemerintah-pemerintah daerah tersebut diserahkan sebagian dari fungsi-fungsi pemerintahan (yang sebelumnya merupakan fungsi pemerintah pusat ) untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah . disamping itu kepada daerah-daerah serahkan pula sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai fungsi-fungsi yang telah diserahkan. Demikian pula secara organisasi dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui suatu sistem pemilihan umum.
Dengan demikian pemerintah daerah merupakan suatu lembaga yang mempunyai suatu kekuasaan otonomi untuk menentukan kebijaksanaanya sendiri, bagimana menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, serta bagimana cara-cara untuk membiayainya .perbedaan pelaksanaan desentralisasi pada pandangan pertama dan kedua dapat dilihat pada berbagai aspek pada sistem pemerintahan daerah yang ada, seperti aspek keuangan , aspek pelimpahan kewenangan , aspek kepegawaian , serta sikap dan prilaku para elite ditingkat pusat maupun daerah. ( Harapan kami Bupati Jayawijaya dan Bupati Lanny Jaya akan melihat usulan pemekaran daerah otonom Baru kabupaten Balim Tengah di tahun 2013 menjadi daerah karakteker)
dan korupsi besar” pun mulai menghancur kan jayawijaya sanggat di sayang kan